Fachrul Razi: Revisi UU PA Tanpa Kewenangan SDA Sia-Sia

Jakarta– Pendiri International Institute for Aceh Studies sekaligus Senator DPD RI 2014-2024 Dr. H. Fachrul Razi M.I.P. mengingatkan Pemerintah Pusat agar hati-hati merevisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh UUPA. Revisi yang melemahkan kewenangan Aceh berpotensi sia-sia dan mengkhianati amanah MoU Helsinki.

Fachrul Razi menilai Jakarta mempertontonkan kontradiksi. Di satu sisi Pusat berulang kali menyebut "Aceh boleh apa saja asal tidak menuntut merdeka". Namun draf revisi UUPA justru mengebiri hak esensial Aceh, terutama tata kelola Sumber Daya Alam SDA.

"Kata Pusat Aceh tidak boleh pisah minta merdeka, tapi kelola SDA juga tidak boleh. Revisi harus mengembalikan MoU Helsinki sebagai pondasi UUPA," tegas mantan Ketua Komite I DPD RI 2019-2024 itu, Jakarta 18/6/2026.

Menurutnya UUPA 2006 bersifat transisi. Revisi kali ini harus mengubah batas kewenangan SDA. "SDA ada di 12 sampai 200 mil, itu hak Aceh, bukan dibatasi 12 mil seperti UUPA saat ini," ujarnya.

Jika revisi tanpa perubahan signifikan, Fachrul Razi memprediksi Aceh lanjut miskin 20 tahun ke depan dan berpotensi memicu konflik baru. "Ini neo-economic colonialism. Aceh dipaksa setia politik, tapi dilumpuhkan ekonomi. Kita dilarang bicara merdeka, tapi hak kelola tanah dan SDA didegradasi total," tegasnya.

Ia memetakan 3 kebohongan politik: 

1. *Ilusi Otonomi*: Simbol identitas diberi, tapi kedaulatan fiskal dan SDA ditarik via UU Cipta Kerja, UU Minerba, dan revisi UUPA.

2. *Dari Asymmetric Federalism ke Hyper-centralism*: Kekhususan Aceh diseragamkan demi sentralisasi investasi.

3. *Economic Captivity*: Aceh disengaja tergantung Otsus yang terus menyusut, tanpa kendali minyak, gas, mineral sendiri.

"Perdamaian abadi butuh keadilan distributif, bukan janji keamanan di kertas. Menahan hak ekonomi Aceh dengan dalih NKRI justru menanam benih ketidakpercayaan," pungkasnya.

Melalui International Institute for Aceh Studies, Fachrul Razi mendesak sipil, akademisi, parlemen, dan Pemerintah Aceh mengawal draf revisi UUPA yang reduktif.